Pengungsi Protes Pernyataan BPBD Karo

Karo, (Analisa). Warga pengungsi memrotes keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo yang dinilai diskriminasi. Pengungsi juga menolak meninggalkan posko dengan biaya sekadarnya.
Seorang pengungsi, Hamzah (59) mengeluhkan pernyataan BPBD Karo melalui surat edaran diberikan ke pengungsi melalui masing-masing kepala desa. Pengungsi tidak bisa menerima isi surat tersebut.
Pasalnya, para pengungsi erupsi Gunung Sinabung merasa didiskriminasi pihak BPBD Kabupaten Karo, yang diduga akan membiarkan nasib mereka setelah dipulangkan ke desa, Senin (16/6).

Raju Sitepu (28), perwakilan pengungsi asal Desa Gurukinayan saat ditemui wartawan di posko Masjid Agung Kabanjahe mengatakan, keberadaan mereka selama di pengungsian sudah mengkhawatirkan, apalagi ditambah surat peryataan dikeluarkan BPBD Karo melalui kepala desa masing masing cukup menyulitkan warga pengungsi.

 Dalam isi surat pernyataan itu, menyebutkan pengungsi diberikan sewa rumah selama 6 bulan sebesar Rp 1,8 juta, sewa lahan Rp 2 juta per tahun dan jatah hidup Rp 5000 per jiwa selama 60 hari.
Setelah para pengungsi menerima dana itu wajib segera digunakan dan bila tidak digunakan sebagaimana fungsinya, para pengungsi bersedia dituntut secara hukum.

Dikatakan, wajib meninggalkan posko pengungsian paling lambat 2 hari setelah menerima sewa rumah dan terakhir para pengungsi juga diminta tidak menuntut logistik ke posko pengungsian dan biaya hidup selama di hunian. Dengan dikeluarkannya pernyataan itu, para pengungsi menolak dengan kebijakan Pemda/BPBD Karo yang dinilai menambah penderitaan bagi masyarakat pengungsi. 

Biaya sewa lahan di Karo cukup tinggi, dan tidak mungkin mampu menutupi biaya bibit, pupuk dan obat obatnya, ujarnya.Paling penting melihat kondisi dialami para pengungsi pasca erupsi Gunung Sinabung, terutama mengenai kesehatan dan pendidikan anak mereka kedepan.Disamping itu, lokasi lahan sewa pertanian belum tentu cepat didapat, mustahil kebijakan BPBD akan segera terlaksana oleh masyarakat pengungsi, tutur Hamzah.

Selain dari Desa Gurukinayan, ada beberapa posko juga menolak kebijakan pemda/BPBD Karo prihal surat perjanjian yang akan ditandatangai para pengungsi erupsi Sinabung, di antaranya posko Sentrum, GBKP Simpang 6 dan Gedung Serbaguna. (dik)

0 Response to "Pengungsi Protes Pernyataan BPBD Karo"

Posting Komentar