DPRD Karo Meminta Pemerintah Serius Menangani Pengungsi Sinabung

Nora Else Surbakti (tengah), Inolia Br Ginting (kanan), Iriani Br Tarigan

Kehadiran Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono bersama Kapolri, Panglima TNI dan seluruh Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II ke Tanah Karo, Kamis, 23 Januari 2014 lalu membuktikan besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan masyarakat pengungsi erupsi Sinabung.

Tetapi sampai saat ini perizinan jalan menuju daerah relokasi untuk penempatan 370 kepala keluarga dari tiga desa, masing-masing Desa Sukameriah, Bakerah dan Simacem belum kunjung tuntas, termasuk izin pinjam pakai sekitar 450 hektar kawasan hutan produksi “Siosar” untuk areal pertanian warga tiga desa itu.
 
Banyak lokasi jalan yang melintasi kawasan hutan lindung seperti jurusan Tahura-Desa Jaranguda tahun 70-an lancar dan tidak dipermasalahkan. Kenapa menyangkut hidup-matinya khalayak ramai masyarakat yang terkena bencana erupsi dan memohon izin jalan dan pinjam pakai di kawasan hutan produksi dan sekali lagi bukan kawasan hutan lindung, kesannya dipermasalahkan?

“Hal ini perlu kesadaran semua pihak, khususnya pemerintah Pusat dan Pemprovsu. Wajar tidak permohonan izin jalan dan pinjam pakai untuk lokasi pertanian warga yang terpaksa diungsikan untuk dipersoalkan?” kata pimpinan sementara DPRD Karo, Nora Else (Ketua), Inolia Br Ginting (Wakil Ketua) dan anggota, Iriani Br Tarigan kepada SIB, (Jumat, 24/10) di ruang kerjanya, kantor DPRD Karo, Jalan Veteran, Kabanjahe.

Menurut mereka, pimpinan dan anggota DPRD Karo bukan tidak memPedomani aturan yang berlaku. Artinya, bukan mau mengabaikan aturan atau mekanisme yang berlaku, tapi DPRD Karo ingin menggugah hati pejabat terkait; baik pemerintah Pusat maupun Pemprovsu untuk menolerir permasalahan, mengingat peruntukan jalan dan lokasi itu untuk hidup ribuan warga dari daerah asalnya yang terkena bencana erupsi Sinabung.

Diharapkan, lanjut Inolia dan Iriani bahwa, penanganan warga korban erupsi Sinabung, khususnya masyarakat desa yang terkena relokasi perlu diprioritaskan pemerintah Pusat dan Pemprovsu. Kawasan hutan produksi Siosar milik pemerintah pusat dan segala sesuatunya adalah hak dan wewenang pemerintah Pusat melalui Pemprovsu. Walaupun demikian, tambah Inolia dan Iriani lagi, Pemkab Karo, khususnya Sekda, dr Sabrina MARS harus “jemput bola” dengan selalu meningkatkan komunikasi kepada pihak terkait seperti Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Pemprovsu.

“Sebab, peranan Sekda selaku pejabat pemerintahan Pemkab Karo harus lebih agresif menangani perizinan ini dan tidak tinggal diam. Melainkan selalu online dengan pejabat terkait demi kelancaran proses perizinan tersebut,” tegas Inolia dan Iriani.

Plt Bupati Karo Terkelin Brahmana SH yang dikonfirmasi SIB, Minggu (26/10) di sela-sela kunjungan anggota DPD RI Parlindungan Purba dan Badan POM Pusat Roy A Sparingga di pendopo rumah dinas Bupati Karo, mengakui pihaknya belum mendapatkan izin jalan sebagai akses menuju tempat relokasi dan izin pinjam pakai lahan sekitar 450 hektar untuk lokasi pertanian warga tiga desa yang direlokasi.

Mudah-mudahan di awal kepemimpinan Jokowi-JK izin ini dapat segera diterbitkan. Kami Pemkab Karo mengharapkan agar masyarakat korban erupsi, terutama masyarakat tiga desa yang terkena relokasi memaklumi bahwa peruntukan daerah relokasi dan akses jalan menuju lokasi relokasi sepenuhnya wewenang pemerintah Pusat dan Pemprovsu.

“Kita terus berusaha dan komunikasi dengan pemerintah Pusat dan Pemprovsu. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi perizinan jalan dan lokasi 450 hektar ini terbit dan segera kita laksanakan action di lapangan. Termasuk segera melaksanakan site plane (design) tata pemukiman bagi warga yang di lokasi. Pemukiman ini juga kita harapkan menjadi design percontohan budaya daerah untuk tingkat nasional,” jelas Terkelin Brahmana mengharap. (SIB)

0 Response to "DPRD Karo Meminta Pemerintah Serius Menangani Pengungsi Sinabung"

Posting Komentar